JAWA BARAT , WBN - Distribusi bantuan sembako Covid-19 baik dari Pusat maupun Daerah yang dijalankan secara serentak sejak 15 April 2020 dan terus bergulir sampai saat ini menuai berbagai Protes dan Kecaman serta Penolakan dari para Kepala Desa di Jawa Barat, Khususnya Kabupaten Subang dan Sukabumi, Hal tersebut diungkapkan para Kepala Desa melalui Video yang diunggah para Kepala Desa baik dari Kabupaten Subang maupun Sukabumi pada senin (27/4/2020) yang dinilai mereka tidak tepat sasaran,tidak tepat waktu, tidak sesuai data dan bahkan tidak tersampaikan sampai saat ini, (29/4/2020).
Dalam Video berdurasi 3,38 menit Unggahan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang menegaskan bahwa," Kepada Bapak Presiden..bapak menteri Desa..terutama bapak Gubernur Jawa-barat Pak Ridwan Kamil tolong ketika bapak mengeluarkan satu kebijakanuntuk warga masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan warga Desa.. apalagi terkait bantuan..tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang..jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan..warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan..Karena warga kami sudah biasa terhidup dengan kesusahan...dengan Statement-statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan..ini semua ricuh..dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai Kepala Desa..bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalan Cagak tapi saya yakin seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Subang termasuk bapak Bupati Kabupaten Subangpun Kebingungan dalam hal Kebijakan ini," Papar Kades Indra ZA.
"Dalam Setiap hari berubah-ubah ..dari keputusan Menteri kemudian keputusan Dirjen..Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan..jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak..tolong sekali lagi pak..Kami sebagai Kepala Desa..seolah-olah diadu Domba oleh Kebijakan bapak dengan warga kami sendiri..sekarang Kadinsos Kabupaten Subangpun Seolah-olah Cuci Tangan bahwa data yang diambil oleh Rt-Rw itu tidak Berguna seolah-olah..hanya dari DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan..ini menjadi simpang-siur kembali..jadi sekali lagi khususnya bapak Gubernur yang saya hormati..Pak Ridwan Kamil...kami masyarakat khususnya Desa Jalan Cagak..sebelum bapak menggembar-gemborkan bahwa akan ada bantuan..kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan Covid-19 tapi ketika bapak mengeluarkan Statement kebijakan tentang bantuan ini..kami seolah-olah warga semua tidak tenang dengan menunggu bantuan yang tidak terwujud..ini pak Kadus Kami..ini Rw Kami dan ini Rt kami yang sudah mendata dari bawah sekarang seolah-olah tidak ada Guna..siapa yang akan diserang oleh warga kami...pasti ini Rt..Rw dan para Kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada dipemerintahan Desa..Sekali lagi saya Kepala Desa Jalan Cagak merasa prihatin dengan Kebijakan-kebijakan yang bapak keluarkan..terima kasih sekian dari kami Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh," Pungkasnya dengan Geram.
Kendati hal Klarifikasi manakala kemudian dilakukan Kades Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang mengklaim bahwa dirinya mewakili para Kepala Desa Se-Kabupaten Subang dengan melakukan permohonan maaf pada (28/4/2020) yang dilontarkan dihadapan Awak Media namun sejatinya apa yang dilakukannya untuk Kepentingan Masyarakat, "Apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan kami khsusunya Umumnya untuk warga kabupaten Subang bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa yang intinya kami memohon dalam membuat suatu kebijakan agar dikaji lebih matang, terstruktur dan sistematis," Tutupnya dalam kutipan klarifikasi permohonan maaf.
Bansos Gubernur Tidak Tepat Sasaran Dan Waktu
Sementara dilokasi berbeda Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menolak distribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Seharusnya bansos tersebut disalurkan hari ini.
Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4/2020), untuk audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi. APDESI menilai terdapat tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali.Para kades ini menilai jika paket bantuan tetap disalurkan akan terjadi polemik di masyarakat. Mereka menganggap akan disalahkan warga.
"Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," Tegas Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.
Deden berharap usulan yang diajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. "Ada beberapa usulan dan mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir," Ujar Deden.
Kemudian mereka menggunggah Video berdurasi 0.21 menit secara serentak diteras Kantor Dinas Kabupaten Sukabumi mereka menyatakan ketegasannya dengan berteriak " Kami Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu..Allahu Akbar" Teriak Mereka dengan lantang.
(YD/I Isya) WBN
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar